KOTA MANNA, BENGKULUTERKINI.ID– Kondisi Muara Sungai Air Manna kembali menjadi sorotan setelah pendangkalan dan abrasi kian memperparah aktivitas nelayan yang ingin ke tengah laut di Bengkulu Selatan. Suara ombak yang menghantam tepian muara dan pasir yang terus bergeser selama bertahun-tahun membuat masyarakat pesisir hidup dalam kecemasan. Setiap hari, para nelayan bertaruh nyawa saat keluar dan kembali dari laut.
Situasi ini mendorong Wakil Ketua II DPRD Bengkulu Selatan, Dodi Martian, S.Hut, MM, angkat bicara. Ia menegaskan bahwa penyusunan APBD tidak boleh lagi terpaku pada pola lama yang hanya mengejar sektor dengan kontribusi ekonomi terbesar.
Menurutnya, meski sektor pertanian menjadi penyumbang utama PDRB Bengkulu Selatan, perhatian terhadap masyarakat nelayan tidak boleh diabaikan. Di balik perahu-perahu kayu dan gelombang yang tidak menentu, ribuan warga pesisir menggantungkan hidup mereka.
“Pemerintah harus melihat secara utuh kondisi masyarakat kita. Nelayan juga punya hak yang sama untuk diperhatikan,” ujar Dodi, politisi Golkar, kepada BE, Jumat (21/11/2025).
Dodi menyebut arah pembangunan daerah seharusnya selaras dengan kebijakan nasional, termasuk Program Kampung Nelayan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa APBD 2026 harus benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat pesisir, bukan sekadar formalitas tahunan.
Permasalahan paling krusial, kata Dodi, berada di Muara Sungai Air Manna—jalur vital yang digunakan nelayan setiap hari. Wilayah ini disebutnya telah terlalu lama dibiarkan tanpa penanganan serius. Pendangkalan makin parah, alur muara menyempit, dan abrasi terus menggerus tepian sungai.
Saat musim hujan, situasi semakin mengkhawatirkan. Perubahan arus dan cuaca buruk meningkatkan risiko kecelakaan di laut, membuat keselamatan nelayan makin terancam.
“Selama ini yang dilakukan hanya pengerukan pasir tanpa ada penahan abrasi. Cara seperti itu tidak bisa lagi dipertahankan. Harus ada bangunan permanen sebagai penahan alur untuk mencegah abrasi dan penyempitan muara,” tegas Dodi.
Menurutnya, kondisi muara sudah masuk tahap darurat dan tidak bisa ditunda lagi. Alur muara bukan hanya jalur transportasi, melainkan nadi ekonomi nelayan. Satu kesalahan kecil atau perubahan arus bisa berakibat fatal.
Karena itu, ia mendesak agar pembukaan alur dan pembangunan penahan abrasi menjadi prioritas tertinggi dalam APBD 2026. Selain untuk keselamatan nelayan, kebijakan tersebut juga diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor kelautan.
“Ini aspirasi masyarakat kita. APBD 2026 harus mengarah pada penataan alur dan pembangunan penahan abrasi secara permanen, agar nelayan kita bisa bekerja dengan aman dan nyaman,” tegasnya.
DPRD Bengkulu Selatan berharap pemerintah daerah tidak lagi menunda kebijakan strategis terkait keselamatan masyarakat pesisir. Para nelayan kini menunggu apakah pemerintah akan memberikan perlindungan nyata atau kembali membiarkan mereka berjuang di tengah ancaman abrasi yang terus memakan garis pantai.(RENALD)
