BENGKULUTERKINI.ID – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lebong memastikan bahwa pengelola dapur program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Lebong Sakti belum memiliki Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Padahal, dokumen ini merupakan syarat penting untuk memastikan sebuah kegiatan usaha tidak menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLH Lebong, Rizal ST, menyatakan pihaknya belum pernah menerbitkan SPPL untuk dapur tersebut.
“Sampai saat ini kami belum pernah menerbitkan SPPL untuk dapur MBG di Kecamatan Lebong Sakti,” ujar Rizal, Rabu, 10 September 2025.
Rizal menegaskan bahwa tanpa SPPL, suatu usaha dapat dikatakan ilegal karena melanggar aturan yang tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Ia menyebut, DLH telah mencoba berkoordinasi dengan pengelola terkait pengelolaan limbah, namun belum ada tindak lanjut.
“SPPL sangat penting dan harus dimiliki oleh seluruh pengusaha,” tegasnya.
Tanpa adanya dokumen tersebut, pemerintah tidak memiliki dasar hukum untuk mengawasi limbah domestik, padat, maupun cair yang dihasilkan. Rizal khawatir, jika pengawasan tidak dilakukan, limbah tersebut dapat mencemari lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar.
Oleh karena itu, ia meminta pengelola untuk segera mengajukan permohonan SPPL agar usaha yang dijalankan dapat terus beroperasi secara legal dan aman bagi lingkungan.(Erick)
