Setelah audit, BPK mengadakan exit meeting dengan Pemkab Kepahiang. Data yang telah dikumpulkan akan dikaji secara mendalam untuk melihat efektivitas program pembangunan sektor perkopian. Hasil audit ini diharapkan dapat menunjukkan tingkat produktivitas kopi dan memberikan gambaran apakah sektor ini mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepahiang.
Pemkab Kepahiang saat ini menunggu rekomendasi resmi dari BPK. Rekomendasi tersebut akan menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan di masa mendatang, demi perbaikan dan pengembangan sektor kopi. Sebelumnya, Pemkab Kepahiang telah menjalankan berbagai program, termasuk peremajaan 2 juta lebih pohon kopi yang menelan anggaran miliaran rupiah.