BENGKULUEKSPRESS.COM – Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, menegaskan seluruh pendamping PKH harus bekerja secara profesional serta aktif mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan di tengah masyarakat.
Menurutnya, pendamping PKH tidak hanya bertugas mendampingi proses penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar mampu mandiri dan keluar dari ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
“Pendamping PKH harus menjadi ujung tombak peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendampingan harus dilakukan secara serius agar masyarakat penerima bantuan dapat segera graduasi dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.
Afriyenita menjelaskan bantuan sosial bersifat sementara sehingga masyarakat penerima manfaat diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup secara bertahap hingga tidak lagi bergantung pada program bantuan pemerintah.
“Bansos bukan untuk selamanya. Maksimal diberikan selama lima tahun bagi KPM aktif, kecuali untuk lansia tidak produktif dan penyandang disabilitas berat,” jelasnya.
Pendamping PKH Diminta Dukung Program Sekolah Rakyat
Selain fokus pada pendampingan sosial, Dinas Sosial Kota Bengkulu juga meminta pendamping PKH turut menyukseskan program Sekolah Rakyat.
Program tersebut merupakan sekolah berasrama gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di Kota Bengkulu.
Para pendamping PKH diminta aktif turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi calon siswa yang layak menerima program tersebut agar bantuan pendidikan benar-benar tepat sasaran.
“Tugas pendamping adalah memastikan anak-anak yang benar-benar membutuhkan bisa terakomodasi dalam program Sekolah Rakyat. Proses pendataan harus transparan dan dilakukan langsung dengan mendatangi rumah warga,” katanya.
Pendamping PKH Perkuat Validasi Data Sosial
Di sisi lain, Dinas Sosial Kota Bengkulu juga menaruh perhatian serius terhadap proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Pendamping PKH diminta aktif melakukan verifikasi dan validasi data melalui proses ground checking bersama pemerintah daerah guna memastikan data masyarakat penerima bantuan tetap akurat.
Afriyenita menilai validasi data menjadi faktor penting dalam mendukung penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran dan sesuai kondisi riil masyarakat di lapangan.
Karena itu, keterlibatan pendamping PKH dinilai sangat penting dalam membantu pemerintah daerah melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi warga penerima bantuan.
“Data yang akurat hanya bisa diperoleh jika pendamping benar-benar turun langsung melakukan pengecekan bersama pemerintah daerah. Kita juga membantu BPS dalam proses pemutakhiran data yang kini dilakukan setiap tiga bulan,” tutupnya.
