BENGKULUTERKINI.ID – Pemerintah terus mematangkan persiapan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027 agar benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui rapat pleno verifikasi penjangkauan calon peserta didik yang digelar di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Sabtu (13/6/2026).
Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, bersama jajaran dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan data, melakukan verifikasi calon peserta didik, sekaligus menyusun strategi penjangkauan agar kuota penerimaan Sekolah Rakyat di daerah dapat terpenuhi.
Afriyenita mengatakan, Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Karena itu, proses verifikasi dilakukan secara ketat agar bantuan pendidikan tersebut tepat sasaran.
“Pemerintah terus mematangkan Program Sekolah Rakyat agar benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan,” ujar Afriyenita.
Ia menjelaskan, calon peserta didik yang menjadi prioritas berasal dari keluarga kategori desil 1 dan desil 2 berdasarkan data pemerintah pusat. Kelompok ini merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang masuk dalam kategori miskin dan miskin ekstrem.
“Yang diverifikasi adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Jadi bukan masyarakat yang sudah mapan. Kita memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang putus sekolah agar dapat kembali memperoleh akses pendidikan yang layak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Afriyenita menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran secara umum sebagaimana sekolah pada umumnya. Seluruh calon peserta didik akan dijaring melalui data yang telah dimiliki pemerintah, yakni Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain berdasarkan data tersebut, tim penjangkauan juga akan melakukan identifikasi langsung terhadap anak-anak yang ditemukan berada di jalanan atau kondisi sosial lainnya yang membutuhkan perhatian khusus.
“Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran. Siswa dijangkau melalui data yang dimiliki pemerintah dalam DTSEN, dan sebagian lagi melalui penjangkauan langsung ketika ditemukan di lapangan,” tutup Afriyenita.
Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus menekan angka putus sekolah. Dengan demikian, tidak ada lagi anak yang kehilangan kesempatan belajar karena keterbatasan ekonomi.
