Kebijakan yang Berpihak Pada Isu Masyarakat Adat
Di lain sisi, AMAN juga menyoroti sepanjang tahun 2025, Pemerintah Daerah di Bengkulu masih belum menunjukkan arah kebijakan mereka pada keberpihakan terhadap nasib masyarakat adat.
Padahal, kata Fahmi, sejak penetapan sejumlah kepala daerah baru hasil pemilihan kepala daerah di Bengkulu pada awal tahun 2025, harusnya bisa memberi konstruksi kebijakan yang lebih memberi ruang kepada masyarakat adat.
Ia mengingat bagaimana isu masyarakat adat dan kearifan lokal, ikut menjadi titik penting agar menjadi perhatian para calon kepala daerah ketika menjadi salah satu bahasan dalam debat publik terbuka untuk para calon kepala daerah.
Page 4 of 6
