CATATAN AKHIR TAHUN 2025 AMAN Bengkulu: 202,89 Ribu Wilayah Adat di Bengkulu Alami Konflik

BENGKULUTERKINI.ID - Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyebut sepanjang tahun 2025 sebanyak 202,89 ribu wilayah adat milik komunitas adat di Provinsi Bengkulu mengalami konflik dengan sektor kawasan hutan negara, perkebunan dan pertambangan. "Konflik wilayah adat ini menyebar di seluruh Provinsi Bengkulu, dan sektor kawasan hutan negara menjadi penyebab konflik paling besar," kata Ketua AMAN Wilayah Bengkulu Fahmi Arisandi, Senin, 29 Desember 2025. Secara rinci, jumlah luasan konflik wilayah adat dengan kawasan hutan yang diklaim milik negara mencapai 143.108 hektare, lalu sektor pertambangan dengan luasan konflik mencapai 38,93 ribu hektare dan sektor perkebunan yang mencapai 20,86 ribu hektare. "Ada 56 komunitas masyarakat adat yang sedang berkonflik dengan tiga sektor ini," kata Fahmi. Fahmi menyebut, terkait dengan tingginya angka konflik yang bersentuhan dengan kawasan hutan yang diklaim milik negara. Situasi ini bermula dari buruknya tata kelola kebijakan penetapan kawasan hutan oleh negara yang sudah dahulu menetapkan status hutan tanpa melibatkan komunitas adat yang sudah lebih dahulu menetap dan beraktivitas di kawasan hutan. Ia pun mencontohkan salah satunya terjadi di komunitas adat Sungai Lisai yang ada di Kabupaten Lebong. Diketahui, komunitas ini sudah sejak lampau memiliki pengetahuan terkait wilayah adat mereka yang kini dikenal dengan nama kampung Sungai Lisai, berdasarkan catatan para leluhur mereka. Atas itu, komunitas ini kemudian memilih bermukim di kampung Sungai Lisai jauh sebelum negara menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan, mereka telah mengelola serta menjaga hutan milik mereka dengan kearifan serta menanam padi Riun yang menjadi amanah para leluhur mereka. "Tapi celakanya, kampung ini malah dianggap masuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS). Bayangkan, kini dapur, ruang tamu, kamar tidur mereka malah dianggap milik TNKS. Tidak hanya itu layanan dasar yang seharusnya menjadi kewajiban negara seperti pendidikan, kesehatan, akses jalan yang layak tidak dapat mereka nikmati sebagaimana mestinya, apabila ada orang Lisai sakit dan harus dirujuk mereka harus ditandu untuk sampai ke fasilitas kesehatan terdekat di kecamatan Pinang Belapis. Ini kan menyedihkan," kata Fahmi. Kebijakan yang Berpihak Pada Isu Masyarakat Adat Di lain sisi, AMAN juga menyoroti sepanjang tahun 2025, Pemerintah Daerah di Bengkulu masih belum menunjukkan arah kebijakan mereka pada keberpihakan terhadap nasib masyarakat adat. Padahal, kata Fahmi, sejak penetapan sejumlah kepala daerah baru hasil pemilihan kepala daerah di Bengkulu pada awal tahun 2025, harusnya bisa memberi konstruksi kebijakan yang lebih memberi ruang kepada masyarakat adat. Ia mengingat bagaimana isu masyarakat adat dan kearifan lokal, ikut menjadi titik penting agar menjadi perhatian para calon kepala daerah ketika menjadi salah satu bahasan dalam debat publik terbuka untuk para calon kepala daerah. "Tapi faktanya, sampai akhir tahun 2025. Tidak ada kebijakan atau arah program yang mengarah pada masyarakat adat di Bengkulu," kata Fahmi. Atas itu, Fahmi berharap, pada tahun 2026, sedianya para kepala daerah di Bengkulu mulai memunculkan sikap dan arah kebijakan mereka terhadap isu masyarakat adat. Sebab, dengan tingginya ancaman konflik pada komunitas adat di Bengkulu ditambah lagi secara nasional, negara juga sudah berkomitmen untuk mengembalikan 1,4 juta hektare hutan adat milik masyarakat adat di seluruh Indonesia. Maka dibutuhkan keselarasan dan perspektif kebijakan yang memang memberi ruang serius untuk isu masyarakat adat di Bengkulu. "Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Bengkulu adalah amanah konstitusi dan menjadi mandat bagi para kepala daerah. Jadi, jalankan dan tunaikan," kata Fahmi. Narahubung: Fahmi Arisandi-Ketua AMAN Bengkulu +62 812-1549-6418 Harry Siswoyo-Biro Infokom AMAN Bengkulu +62 823-9140-2630 Kunjungi kami di www.amanbengkulu.or.id (Tri Yulianti)

CATATAN AKHIR TAHUN 2025 AMAN Bengkulu: 202,89 Ribu Wilayah Adat di Bengkulu Alami Konflik

Konflik Wilayah Adat Terus Meningkat, Sektor Hutan Negara Jadi Pemicu Utama

Sidang Perdana Korupsi Penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp5,5 Miliar

Belasan Terdakwa Korupsi Proyek Puskeswan Kaur Jalani Sidang Perdana, Tak Ajukan Eksepsi

Mantan Kacab Bank Bengkulu Megamall Didakwa Korupsi Kredit Fiktif, Tak Ajukan Eksepsi

Gina

Related Posts

Sidang Perdana Korupsi Penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp5,5 Miliar

Belasan Terdakwa Korupsi Proyek Puskeswan Kaur Jalani Sidang Perdana, Tak Ajukan Eksepsi

Mantan Kacab Bank Bengkulu Megamall Didakwa Korupsi Kredit Fiktif, Tak Ajukan Eksepsi

Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bengkulu Minta OPD Siaga Penuh

Pemkot Bengkulu Tak Terapkan WFH, Pastikan ASN Tetap Masuk Kantor

Yuk, Kenali Manfaat Kulit Manggis yang Penting Untuk Kesehatan Tubuh

6 Manfaat Bidara Untuk Kesehatan, Orang Bengkulu Sering Sebut Daun Ini Tanaman Pengusir Jin

Recommended Stories

Pre-order iPhone 17 di Indonesia Akan di Mulai 10 Oktober 2025

Dispar Kota Bengkulu Operasikan Gazebo Gratis, Jawab Keluhan Pungli di Pantai Panjang

Remaja Asal Lebong Hilang Saat Mendaki di Bukit Kaba

Popular Stories

Hasil Uji Kompetensi Belum Diumumkan, DPRD Bengkulu Selatan Minta Penempatan Pejabat Sesuai Aturan

Polres Benteng Tangkap Karyawan SPBU, Gelapkan Uang Penjualan BBM Rp 638 Juta Lebih

Kejari Bengkulu Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Labkesda, Kerugian Negara Rp916 Juta

Tidak Isi DRH, 10 PPPK Paruh Waktu Bengkulu Selatan Resmi Mengundurkan Diri

Benarkah Gaji DPR Naik Jadi 3 Juta Perhari? Ini Penjelasannya

Pos-pos Terbaru

Kategori

CATATAN AKHIR TAHUN 2025 AMAN Bengkulu: 202,89 Ribu Wilayah Adat di Bengkulu Alami Konflik

Konflik Wilayah Adat Terus Meningkat, Sektor Hutan Negara Jadi Pemicu Utama

RELATED POSTS

Related Posts

Recommended Stories

Popular Stories

Pos-pos Terbaru

Kategori