BENGKULUTERKINI.ID – Polemik dualisme kepemimpinan di tubuh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kembali berdampak hingga ke daerah. Kali ini, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP dari lima kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu secara terbuka menyampaikan sikap tegas dan kritis terkait rencana pelaksanaan Musyawarah Wilayah (Muswil) X DPW PPP Provinsi Bengkulu tahun 2026.
Sikap tersebut muncul sebagai bentuk kegelisahan kader di tingkat akar rumput yang hingga kini masih dibayangi ketidakpastian akibat belum tuntasnya konflik kepemimpinan di tingkat pusat.
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PPP Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng), Fepi Suheri, S.AP, didampingi para Ketua dan Sekretaris DPC dari lima kabupaten/kota, dalam pertemuan yang digelar di Hotel Wilo, Kota Bengkulu, Kamis (5/2/2026).
Fepi mengungkapkan, kondisi dualisme kepemimpinan di DPP PPP telah menempatkan pengurus DPC di daerah pada situasi yang serba sulit dan membingungkan. Ia mengibaratkan posisi DPC saat ini berada dalam pilihan “simala-kama”, di mana setiap langkah berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Dualisme kepemimpinan di DPP PPP membuat kami di daerah berada pada posisi yang tidak mudah. Kami ingin patuh, tetapi juga harus memastikan kepatuhan itu benar-benar sesuai dengan aturan organisasi,” ujar Fepi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Benteng.
