Kasus Korupsi Tambang PT RSM Berlanjut, Saksi Ungkap Proses Jual Beli Batu Bara

BENGKULUTERKINI.ID - Pengadilan Negeri Bengkulu kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan yang melibatkan PT Ratu Samban Mining (RSM), Senin (26/1/2026). Dalam agenda pembuktian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Bengkulu menghadirkan lima orang saksi. Tiga di antaranya merupakan karyawan PT Inti Bara Perdana (IBP), yakni Maryati Agustina, Rati Maryani, dan Helni Novita. Sementara dua saksi lainnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektur Tambang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Nurkhalis dan Achamd Rifani. Melalui keterangan para saksi, JPU berupaya membuktikan adanya pelanggaran dalam proses jual beli batu bara antara PT RSM dan PT IBP, serta dugaan pemberian uang untuk memanipulasi dokumen reklamasi milik PT RSM agar aktivitas pertambangan tetap berjalan. Menanggapi keterangan para saksi, kuasa hukum terdakwa Bebby Hussy, Rivai Kusumanegara, SH, MH, menegaskan bahwa dalam perkara ini tidak boleh terjadi pencampuradukan kewajiban dan kewenangan antara kontraktor pertambangan dan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP). Rivai menjelaskan bahwa PT Tunas Bara Jaya dan PT Inti Bara Perdana hanya berposisi sebagai kontraktor pelaksana, sementara seluruh kewenangan perizinan, administrasi, hingga kepatuhan regulasi berada pada pemilik IUP, yaitu PT Ratu Samban Mining. “Tidak bisa dicampuradukkan antara kewajiban kontraktor dan kewenangan pemilik IUP. Itu dua subjek hukum yang berbeda,” tegas Rivai di hadapan majelis hakim. Ia menambahkan, hubungan hukum antara kontraktor dan pemilik IUP telah diatur secara jelas dalam perjanjian kerja sama. Kontraktor hanya menjalankan pekerjaan teknis sesuai kontrak, sedangkan urusan RKAB, perizinan, dan administrasi pertambangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik IUP. “Penilaian hukum pidana tidak bisa dilakukan dengan mencampuradukkan peran kedua pihak,” ujarnya. Rivai juga menyinggung soal kewajiban reklamasi yang menjadi salah satu pokok perkara. Menurutnya, dalam kasus ini telah terdapat setoran jaminan reklamasi sebagaimana diatur dalam regulasi pertambangan. Namun, kewajiban reklamasi secara hukum tetap melekat pada pemegang IUP, bukan pada kontraktor. Selain itu, Rivai mengungkap fakta adanya kelebihan pembayaran royalti kepada negara. Berdasarkan perhitungan yang terungkap di persidangan, kelebihan bayar royalti tersebut mencapai sekitar Rp10 miliar. “Setiap batu bara yang diangkut dan dipasarkan dipastikan telah membayar royalti. Tanpa pelunasan royalti, dokumen penjualan dan proses pengapalan tidak mungkin dilakukan,” jelasnya. Menurut Rivai, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa sistem pengawasan pembayaran royalti berjalan ketat. Bahkan, hingga kini kelebihan pembayaran tersebut belum dikembalikan oleh negara, sehingga menurutnya dalil kerugian negara dalam dakwaan patut dipertanyakan. Dalam persidangan, saksi Nurkhalis mengungkap bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pernah menerbitkan surat penolakan RKAB IUP Operasi Produksi PT RSM untuk tahun 2023. Surat bernomor KW.bt.011-010 itu diterbitkan pada 31 Desember 2022 karena kewajiban reklamasi belum terpenuhi. Meski sempat dilakukan upaya reklamasi, kewajiban tersebut dinilai belum memenuhi ketentuan. Dalam kondisi tersebut, terungkap adanya komunikasi antara terdakwa Sutarman dan terdakwa Nazirin terkait pemrosesan dokumen pertambangan. Saksi Nurkhalis mengaku menerima sejumlah uang setelah membantu proses administrasi agar dokumen yang bermasalah dapat kembali digunakan oleh PT RSM untuk melanjutkan aktivitas pertambangan. “Rencana reklamasi dibuat oleh perusahaan, tetapi belum ada perbaikan lingkungan. Saya diminta tolong Pak Nazirin memproses dokumen tersebut. Saya menerima Rp30 juta dan Achmad menerima Rp40 juta,” ungkap Nurkhalis. Sementara itu, saksi dari PT IBP memaparkan mekanisme penjualan batu bara milik PT RSM, mulai dari penginputan stok, pengapalan, hingga pembayaran royalti. Maryati Agustina mengaku pernah mengikuti rapat pada tahun 2022 bersama Bebby Hussy, Agusman, Sakya Husya, serta sejumlah karyawan PT RSM dan IBP. Dalam rapat tersebut, ia diminta membantu proses pengapalan batu bara ke tongkang dan menerima komisi Rp250 ribu per tongkang. “Saya menyampaikan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB) dari PT RSM kepada manajer PT IBP. Satu tongkang saya dapat Rp250 ribu,” katanya. Saksi Rati Maryani, Admin Stok Pile PT IBP, menyebut stok pile batu bara tersebut diketahui milik terdakwa Bebby Hussy. Ia mendapat perintah menginput batu bara masuk dan keluar dari kepala stok pile. Untuk setiap tongkang, ia menerima komisi Rp180 ribu. “Setahu saya, perintah berasal dari Agusman,” ujarnya. Sementara Helni Novita, admin PT IBP, menegaskan bahwa seluruh transaksi jual beli batu bara telah dibayarkan royaltinya. Menurutnya, tanpa pembayaran royalti, proses jual beli tidak dapat dilakukan. “Bayar royalti dulu baru bisa jual beli batu bara. Jika ada perbedaan kualitas GAR, selisih royalti yang dibayarkan tidak terlalu besar,” jelas Helni. Di akhir persidangan, Rivai kembali menekankan agar perkara ini dinilai secara objektif dan proporsional. Ia menegaskan bahwa hukum pidana korupsi mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum dan kerugian negara yang nyata, bukan sekadar persoalan administratif. Rivai menyatakan keyakinannya bahwa majelis hakim akan menilai perkara ini berdasarkan fakta persidangan serta batas kewenangan hukum masing-masing pihak. (Anggi Pranata)

Saksi ungkap mekanisme jual beli batu bara di persidangan.

Walikota Bengkulu Jemput Dukungan Pusat untuk Revitalisasi Cagar Budaya

Pemkot Bengkulu Gencarkan Penataan Pasar Minggu dan Panorama demi Ketertiban dan Keadilan Usaha

Pemkot Bengkulu Mantapkan Festival Botoi Botoi 2026, Angkat Budaya Pesisir dan UMKM Lokal

Gina

Related Posts

Walikota Bengkulu Jemput Dukungan Pusat untuk Revitalisasi Cagar Budaya

Pemkot Bengkulu Gencarkan Penataan Pasar Minggu dan Panorama demi Ketertiban dan Keadilan Usaha

Pemkot Bengkulu Mantapkan Festival Botoi Botoi 2026, Angkat Budaya Pesisir dan UMKM Lokal

Polda Bengkulu Rotasi Pejabat Strategis, Kapolresta Bengkulu Resmi Berganti

Kepatuhan Pajak Kendaraan Rendah, Pemprov–Polda Bengkulu Siapkan Terobosan Dongkrak PAD

Kejati Bengkulu Periksa WNA Australia Terkait Dugaan Korupsi Tambang Batu Bara PT RSM

Saksi Persidangan Dinilai Melemahkan Dakwaan JPU, Kuasa Hukum Imam Sumantri Ajukan Keberatan ke Majelis Hakim

TPID Bengkulu Peringkat Dua se-Sumatera, Pemprov Perkuat Strategi Kendalikan Inflasi

Recommended Stories

Iklan Tiba-tiba Sering Muncul di HP Android Kamu? Begini Cara Mengatasinya!

Dua Petarung Bengkulu Sabet Sabuk Juara di Prime Kumite Championship 3

Matcha: Si Hijau Kekinian dengan Manfaat yang Bikin Melongo!!

Popular Stories

Hasil Uji Kompetensi Belum Diumumkan, DPRD Bengkulu Selatan Minta Penempatan Pejabat Sesuai Aturan

Polres Benteng Tangkap Karyawan SPBU, Gelapkan Uang Penjualan BBM Rp 638 Juta Lebih

Kejari Bengkulu Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Labkesda, Kerugian Negara Rp916 Juta

Tidak Isi DRH, 10 PPPK Paruh Waktu Bengkulu Selatan Resmi Mengundurkan Diri

Benarkah Gaji DPR Naik Jadi 3 Juta Perhari? Ini Penjelasannya

Pos-pos Terbaru

Kategori