Kerugian Negara Rp37 Miliar, Jaksa Tuntut 10 Terdakwa Korupsi Sekretariat DPRD Kepahiang

BENGKULUTERKINI.ID - Perkara dugaan korupsi penggunaan anggaran di Sekretariat DPRD Kabupaten Kepahiang resmi memasuki tahap penuntutan. Pengadilan Negeri Bengkulu menggelar sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepahiang terhadap 10 terdakwa, Senin malam (19/1/2026). Sidang yang berlangsung pada malam hari ini menyeret mantan pimpinan Dewan, mantan anggota Dewan dan Sekwan sebagai terdakwa dengan total kerugian negara mencapai Rp 34 miliar. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Kepahiang. Para terdakwa dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP. Usai sidang, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kepahiang, Febrianto Ali Akbar, didampingi Kasubsi Penyidikan Rezeky Akbar Fernando dan Kasubsi Penuntutan Hafiedz Assegaf, menjelaskan bahwa perbedaan tuntutan pidana terhadap masing-masing terdakwa didasarkan pada peran, tingkat keterlibatan, serta sikap kooperatif selama proses hukum. “Jaksa menyusun tuntutan berdasarkan fakta persidangan. Salah satu yang menjadi pertimbangan adalah adanya itikad baik terdakwa dalam mengembalikan kerugian negara,” ujar Febrianto. Ia mencontohkan terdakwa Windra Purnawan yang mendapatkan tuntutan lebih ringan karena telah mengembalikan kerugian negara secara penuh. Selain itu, Kejari Kepahiang juga telah melakukan penelusuran aset serta penyitaan harta milik para terdakwa sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara. Terhadap tuntutan tersebut, seluruh terdakwa melalui penasihat hukum menyatakan akan mengajukan pledoi atau nota pembelaan pada sidang lanjutan yang akan dijadwalkan majelis hakim. Adapun rincian tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap para terdakwa sebagai berikut: 1. Windra Purnawan – Mantan Ketua DPRD Kepahiang. Dituntut 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan kurungan. 2. Andrian Defandra – Mantan Wakil Ketua I DPRD Kepahiang. Dituntut 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan, serta uang pengganti Rp1 miliar subsider 2 tahun penjara. 3. Didi Rinaldi – Mantan Bendahara Pengeluaran (2022–2023). Dituntut 7 tahun 6 bulan penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan, serta uang pengganti Rp7,073 miliar subsider 3 tahun penjara. 4. Roland Yudhistira – Mantan Sekretaris DPRD Kepahiang. Dituntut 8 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan, serta uang pengganti Rp7,033 miliar subsider 3 tahun penjara. 5. Yusrinaldi – Mantan Bendahara Pengeluaran Tahun 2021. Dituntut 7 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan, serta uang pengganti Rp7 miliar subsider 3 tahun penjara. 6. RM Johanda – Mantan Anggota DPRD Kepahiang (2019–2024). Dituntut 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp538 juta subsider 2 bulan kurungan. 7. Joko Triono – Mantan Anggota DPRD Kepahiang (2019–2024). Dituntut 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan, serta uang pengganti Rp700 juta subsider 2 tahun penjara. 8. Maryatun – Mantan Anggota DPRD Kepahiang (2019–2024). Dituntut 1 tahun 9 bulan penjara, denda Rp50 juta subsider 3 bulan, serta uang pengganti Rp72 juta subsider 1 tahun penjara. 9. Budi Hartono – Mantan Anggota DPRD Kepahiang (2019–2024). Dituntut 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp642 juta subsider 2 tahun penjara. 10. Nanto Usni – Mantan Anggota DPRD Kepahiang (2019–2024). Dituntut 5 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 6 bulan, serta uang pengganti Rp514 juta subsider 2 tahun penjara. Majelis hakim selanjutnya akan menjadwalkan sidang pembacaan pledoi sebelum menjatuhkan putusan terhadap seluruh terdakwa. (Anggi Pranata)

Korupsi Massal Sekretariat DPRD, Kerugian Negara Capai Puluhan Miliar

Sidang Perdana Korupsi Penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp5,5 Miliar

Belasan Terdakwa Korupsi Proyek Puskeswan Kaur Jalani Sidang Perdana, Tak Ajukan Eksepsi

Mantan Kacab Bank Bengkulu Megamall Didakwa Korupsi Kredit Fiktif, Tak Ajukan Eksepsi

Gina

Related Posts

Sidang Perdana Korupsi Penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp5,5 Miliar

Belasan Terdakwa Korupsi Proyek Puskeswan Kaur Jalani Sidang Perdana, Tak Ajukan Eksepsi

Mantan Kacab Bank Bengkulu Megamall Didakwa Korupsi Kredit Fiktif, Tak Ajukan Eksepsi

Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bengkulu Minta OPD Siaga Penuh

Pemkot Bengkulu Tak Terapkan WFH, Pastikan ASN Tetap Masuk Kantor

Gara-Gara Sosok Ini, Warga Indonesia Doyan Makan Gorengan

RKPD 2027 Fokuskan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Infrastruktur, dan Pengembangan UMKM di Bumi Merah Putih

Recommended Stories

Benarkah Gaji DPR Naik Jadi 3 Juta Perhari? Ini Penjelasannya

Hadapi Libur Nataru 2026, BPBD Kota Bengkulu Buka Posko Siaga Bencana

Harga Minyak, Beras Hingga Bawang Naik Jelang Natal dan Tahun Baru

Popular Stories

Hasil Uji Kompetensi Belum Diumumkan, DPRD Bengkulu Selatan Minta Penempatan Pejabat Sesuai Aturan

Polres Benteng Tangkap Karyawan SPBU, Gelapkan Uang Penjualan BBM Rp 638 Juta Lebih

Kejari Bengkulu Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Labkesda, Kerugian Negara Rp916 Juta

Tidak Isi DRH, 10 PPPK Paruh Waktu Bengkulu Selatan Resmi Mengundurkan Diri