Selain mendukung percepatan transformasi digital, penggunaan QRIS juga diharapkan mampu mengatasi persoalan klasik terkait uang kembalian. Selama ini, keluhan sering muncul karena pembayaran parkir tidak sesuai tarif akibat keterbatasan uang receh.
“Kalau tarif parkir motor Rp2.000, ya yang dibayar Rp2.000, tidak lebih. Begitu juga mobil. Jadi tidak ada lagi selisih pembayaran dan potensi kebocoran PAD bisa ditekan. Ini jelas menguntungkan daerah,” tegas Dedy.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, para kepala daerah se-Provinsi Bengkulu, pimpinan instansi vertikal, serta sejumlah pihak terkait lainnya sebagai bentuk komitmen bersama dalam mempercepat agenda digitalisasi pemerintah daerah menuju tahun 2026. (Firman Triadinata)
