Lebih lanjut, Dedy menyampaikan bahwa muncul aspirasi dari masyarakat agar pengelolaan sampah tidak lagi di serahkan kepada pihak swasta. Masukan tersebut saat ini sedang di kaji oleh Pemkot Bengkulu.
“Banyak juga yang menyampaikan agar pengelolaan sampah sepenuhnya di tangani pemerintah. Ini sedang kami pertimbangkan dengan serius,” jelasnya.
Menurut Dedy, apabila pengambilalihan penuh di nilai sebagai langkah paling tepat, Pemkot Bengkulu siap melaksanakannya.
“Jika itu yang terbaik, maka pemerintah akan mengelola sampah secara keseluruhan,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat, terutama dalam memilah sampah dari rumah, di nilai sangat penting.
“Sampah organik seharusnya bisa di olah menjadi kompos. Saya sendiri sudah mempraktikkannya di rumah. Dari biasanya dua kantong per hari, sekarang hanya setengah kantong,” ungkapnya.
Dedy juga menegaskan bahwa kondisi kebersihan di dalam kota masih relatif terkendali. Permasalahan utama saat ini, kata dia, lebih banyak terjadi di area TPA.
“Kalau kita lihat secara objektif, tidak ada sampah yang menumpuk di tengah kota,” katanya.
Terkait aksi protes para sopir, Dedy menyayangkan cara penyampaian aspirasi yang di lakukan dengan membuang sampah di lingkungan kantor pemerintahan. Ia menilai tindakan tersebut tidak mencerminkan etika yang baik.
