Ia menjelaskan, secara tradisi politik internal, Golkar lebih sering memilih ketua dari kalangan yang memiliki jabatan eksekutif maupun legislatif. Figur dengan posisi teritorial dinilai lebih mampu mengonsolidasikan kekuatan partai dan mendongkrak elektoral di tingkat daerah.
“Biasanya yang terpilih adalah mereka yang memiliki jabatan formal di eksekutif atau legislatif, karena dianggap bisa mengangkat suara partai lebih besar,” jelasnya.
Namun, Panji menilai situasi politik kali ini lebih terbuka. Kader non-teritorial tetap berpeluang memenangkan Musda, asalkan mampu menunjukkan kapasitas, soliditas jaringan, serta dukungan finansial yang memadai.
“Meski uang tetap berperan, Golkar butuh figur yang punya pengaruh nyata di daerah. Jika ingin menang besar di Pemilu 2029, posisi Ketua DPD harus diisi kader dengan jabatan teritorial,” tegas Panji.
Di antara nama-nama yang mencuat, Bupati Kaur Gusril Fauzi dinilai sebagai “kuda hitam.” Meski belum banyak bersuara ke publik, ia memiliki jaringan politik yang kuat, terutama di tingkat kabupaten sebagai kepala daerah aktif.
“Kalau dilihat dari modal politiknya, Gusril cukup diperhitungkan. Tapi dinamika bisa saja berubah menjelang Musda. Pemilik suara harus cermat menilai, bukan hanya faktor finansial, melainkan juga sejauh mana calon bisa menggalang dukungan politik,” tambahnya.
