Golkar Bengkulu sendiri kini menghadapi tantangan berat. Pada Pemilu 2024, partai ini berhasil meraih 10 kursi DPRD Provinsi Bengkulu, berkat pengaruh kuat Ketua DPD saat itu yang juga menjabat sebagai Gubernur. Namun kondisi saat ini berbeda. Hampir seluruh bupati dan wakil bupati di Bengkulu sudah berlabuh ke Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin Gubernur Helmi Hasan. Golkar hanya tersisa dua kepala daerah.
Situasi ini diperkirakan akan sangat memengaruhi peta dukungan politik, terutama di tingkat kabupaten dan kota.
“Golkar sedang berada pada posisi sulit. Jika Ketua DPD yang terpilih bukan kader dengan jabatan teritorial, maka partai bisa kehilangan daya saing. PAN sudah lebih dulu menguasai banyak kepala daerah, sehingga Golkar butuh figur yang benar-benar kuat di lapangan,” ujar Panji.
Bagi kader Partai Golkar Bengkulu, Musda XI bukan sekadar forum memilih ketua baru, tetapi juga momentum strategis untuk menentukan arah partai menghadapi Pemilu 2029.
“Musda nanti akan sangat menentukan. Golkar tidak boleh salah pilih figur. Jika yang terpilih tidak memiliki jabatan teritorial, besar kemungkinan partai akan mengalami kerugian elektoral,” pungkas Panji.(Anggi P)
