Sidang Korupsi PAD Mega Mall–PTM Bengkulu, Pengelola Akui Tak Pernah Setor Bagi Hasil ke Pemkot

BENGKULUTERKINI.ID - Pengadilan Negeri Bengkulu kembali menggelar sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) Kota Bengkulu, Kamis (15/1/2026). Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu mendalami pengelolaan keuangan serta aliran dana pengelola pusat perbelanjaan Mega Mall dan PTM. JPU menghadirkan Kepala Bagian Keuangan Mega Mall dan PTM, Suyono, sebagai saksi. Pemeriksaan difokuskan pada pendapatan, kewajiban pajak, serta mekanisme bagi hasil antara pengelola dan Pemerintah Kota Bengkulu. Di hadapan majelis hakim, Suyono mengungkapkan bahwa hingga kini pengelola belum pernah merealisasikan pembayaran bagi hasil kepada Pemkot Bengkulu. Menurutnya, PT Tigadi Lestari selaku salah satu pengelola mengklaim belum memperoleh keuntungan karena masih menanggung kerugian dan biaya rehabilitasi pascakebakaran tahun 2018. “Untuk pajak seperti PBB dan pajak lainnya tidak pernah menunggak. Tapi untuk bagi hasil memang belum pernah diberikan karena perusahaan belum untung,” ujar Suyono dalam persidangan. Suyono juga mengungkapkan adanya pinjaman bank yang dimiliki PT Tigadi Lestari bersama PT Dwisaha Selaras Abadi di sejumlah lembaga keuangan, yakni Bank UOB, Bank BRI, dan Bank Victoria. Dari seluruh pinjaman tersebut, hanya pinjaman di Bank Victoria yang hingga kini belum dilunasi. Ia mengaku baru mengetahui adanya pinjaman tersebut setelah peristiwa kebakaran Mega Mall pada 2018. Bahkan, Suyono sempat melihat informasi penjualan Mega Mall melalui iklan di internet. Sementara itu, Kasi Penuntutan Kejati Bengkulu, Arief Wirawan SH MH, menjelaskan bahwa keterangan saksi diperlukan untuk mengurai secara rinci sistem keuangan dan aliran dana pengelolaan Mega Mall dan PTM. “Saksi dihadirkan untuk menjelaskan aliran dana, peruntukannya, jumlah kios, besaran sewa, hingga sistem keuangan yang berjalan selama ini,” jelas Arief. Dalam persidangan, Suyono memaparkan pendapatan tahunan PTM dan Mega Mall. PTM yang mulai beroperasi pada 2005 mencatat pendapatan sekitar Rp672 juta per tahun, meningkat menjadi Rp2 miliar pada 2012. Sedangkan Mega Mall yang beroperasi sejak 2008 mencatat pendapatan Rp2,2 miliar dan melonjak hingga Rp13 miliar pada 2012. Pasca kebakaran 2018, pendapatan kedua pusat perbelanjaan tersebut mengalami penurunan sekitar 30 persen. PTM mencatat pendapatan Rp1 miliar pada 2018, turun menjadi Rp767 juta pada 2019, dan kembali meningkat menjadi Rp1,3 miliar pada 2020. Sementara Mega Mall mencatat pendapatan Rp15,5 miliar pada 2018 dan Rp16,7 miliar pada 2019. Meski demikian, Suyono menegaskan bahwa hingga kini PT Tigadi Lestari dan PT Dwisaha Selaras Abadi belum menikmati keuntungan karena pendapatan masih dialokasikan untuk rehabilitasi pascakebakaran. “Rehabilitasi dibiayai oleh PT Tigadi, namun saya tidak ingat total anggarannya. Dampak kebakaran sangat besar terhadap pendapatan,” imbuhnya. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa, Silviana SH, menegaskan bahwa pembangunan PTM dan Mega Mall tidak pernah menggunakan dana APBD Pemerintah Kota Bengkulu. Menurutnya, total biaya pembangunan mencapai sekitar Rp97 miliar yang sepenuhnya berasal dari kerja sama PT Tigadi Lestari dan PT Dwisaha Selaras Abadi. “Tidak ada dana APBD yang digunakan. Kesepakatan sewa kios ditentukan berdasarkan kesepakatan Wali Kota Bengkulu saat itu, almarhum Chalik, dengan para pedagang,” ujar Silviana. Ia menambahkan, harga sewa kios berkisar antara Rp3 juta hingga Rp5 juta per meter persegi yang ditetapkan sejak 2006. Perjanjian kerja sama pengelolaan dijadwalkan berakhir dan diperbarui pada Agustus 2026 dengan ketentuan baru. “Dari keterangan saksi, jelas tidak ada kontribusi Pemkot dalam pembangunan, dan pinjaman bank juga tidak bermasalah,” tutupnya. Diketahui, dalam perkara ini JPU menjerat sejumlah terdakwa, di antaranya mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi, mantan pejabat ATR/BPN Kota Bengkulu Chandra D. Putra, jajaran direksi dan komisaris PT Tigadi Lestari, serta direksi dan komisaris PT Dwisaha Selaras Abadi. (Anggi Pranata)

Fakta persidangan mengungkap tidak adanya setoran PAD dari pengelolaan Mega Mall–PTM.

Sidang Perdana Korupsi Penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp5,5 Miliar

Belasan Terdakwa Korupsi Proyek Puskeswan Kaur Jalani Sidang Perdana, Tak Ajukan Eksepsi

Mantan Kacab Bank Bengkulu Megamall Didakwa Korupsi Kredit Fiktif, Tak Ajukan Eksepsi

Gina

Related Posts

Sidang Perdana Korupsi Penerimaan THL Perumda Tirta Hidayah, Jaksa Ungkap Kerugian Negara Rp5,5 Miliar

Belasan Terdakwa Korupsi Proyek Puskeswan Kaur Jalani Sidang Perdana, Tak Ajukan Eksepsi

Mantan Kacab Bank Bengkulu Megamall Didakwa Korupsi Kredit Fiktif, Tak Ajukan Eksepsi

Pemprov Bengkulu Perkuat Sinergi Sukseskan Program Makan Bergizi Gratis

Cuaca Ekstrem, Wali Kota Bengkulu Minta OPD Siaga Penuh

Pemkot Bengkulu Tak Terapkan WFH, Pastikan ASN Tetap Masuk Kantor

Diduga Tertipu Debitur, PT Sinarmas Multifinance Lapor ke Polda Bengkulu

Sejumlah Ruko di KZ Abidin dan Pasar Panorama Langgar GSB Bakal Dibongkar

Recommended Stories

Digaji UMP, Ribuan Fresh Graduate Telah Bekerja Lewat Loker Magang Nasional

Kajati Bengkulu Lantik Sejumlah Pejabat Eselon III, Tekankan Profesionalisme dan Integritas

Kenali Ciri-ciri Malnutrisi pada Anak dan Cara Pencegahannya

Popular Stories

Hasil Uji Kompetensi Belum Diumumkan, DPRD Bengkulu Selatan Minta Penempatan Pejabat Sesuai Aturan

Polres Benteng Tangkap Karyawan SPBU, Gelapkan Uang Penjualan BBM Rp 638 Juta Lebih

Kejari Bengkulu Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Labkesda, Kerugian Negara Rp916 Juta

Tidak Isi DRH, 10 PPPK Paruh Waktu Bengkulu Selatan Resmi Mengundurkan Diri

Benarkah Gaji DPR Naik Jadi 3 Juta Perhari? Ini Penjelasannya

Pos-pos Terbaru

Kategori