Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu berencana mendaftarkan para driver sampah ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah di lakukan terhadap nelayan dan buruh.
Kebijakan penataan sistem pengangkutan sampah, termasuk pengurangan penggunaan kontainer, juga di klaim bertujuan membuka peluang usaha bagi petugas sampah berbasis kemitraan di tingkat kelurahan.
Sementara itu, Koordinator Driver Sampah, Dedi, menyambut baik pertemuan tersebut dan menyatakan bahwa persoalan yang sempat terjadi telah di selesaikan secara kekeluargaan.
“Setelah bertemu Pak Wali, semuanya jelas. Kami saling memaafkan, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Sama-sama introspeksi,” katanya.
Ia menilai pertemuan tersebut membawa hikmah, termasuk terbukanya ruang komunikasi yang lebih baik antara driver sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Pemerintah Kota Bengkulu.
“Kami di respon dengan baik, di beri akses untuk berdiskusi. Ke depan komunikasinya akan kami lanjutkan agar lebih baik, terutama terkait kondisi TPA yang juga di pengaruhi cuaca,” ujarnya.
Dedi juga menyampaikan harapannya agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, dengan adanya koordinasi yang lebih intens, konflik dapat di hindari.
