Menurutnya, meski sektor pertanian menjadi penyumbang utama PDRB Bengkulu Selatan, perhatian terhadap masyarakat nelayan tidak boleh diabaikan. Di balik perahu-perahu kayu dan gelombang yang tidak menentu, ribuan warga pesisir menggantungkan hidup mereka.
“Pemerintah harus melihat secara utuh kondisi masyarakat kita. Nelayan juga punya hak yang sama untuk diperhatikan,” ujar Dodi, politisi Golkar, kepada BE, Jumat (21/11/2025).
Dodi menyebut arah pembangunan daerah seharusnya selaras dengan kebijakan nasional, termasuk Program Kampung Nelayan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa APBD 2026 harus benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat pesisir, bukan sekadar formalitas tahunan.












