Kehadiran TP2DD akan difokuskan pada percepatan layanan pemerintahan, termasuk modernisasi sektor pembayaran guna meningkatkan kinerja daerah secara menyeluruh.
Digitalisasi UMKM dan Potensi Dana Rp14 Triliun Memasuki tahun 2026, Pemprov Bengkulu menargetkan optimalisasi berbagai layanan publik berbasis digital. Salah satu sektor prioritas adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mian mengungkapkan adanya potensi pendanaan besar mencapai Rp14 triliun melalui perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bagi pelaku usaha yang terintegrasi dengan ekosistem digital.
“Ke depan, semua layanan yang memungkinkan akan kita dorong ke arah digital, termasuk UMKM. Namun, penyaluran dana tersebut harus mengikuti prosedur, termasuk pemanfaatan sistem pembayaran nontunai seperti QRIS,” tegas Mian.
Kebutuhan yang Tidak Terhindarkan Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa digitalisasi kini menjadi kebutuhan yang mendesak. Sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan diharapkan mampu mempercepat modernisasi transaksi ekonomi daerah.
“Melalui forum ini, kita membangun komitmen bersama antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk terus mendorong transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik dan ekonomi,” pungkas Wahyu.(Eko Putra)
