Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa pemerintah provinsi mendorong seluruh kabupaten/kota untuk segera melakukan pemutakhiran dan perbaikan data, serta mempercepat penggantian usulan yang tidak memenuhi kriteria. Menurutnya, validitas data menjadi kunci agar seluruh kuota yang telah dialokasikan dapat terserap secara maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Program ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mendukung program strategis nasional penyediaan rumah layak huni. Ke depan, kami berharap koordinasi semakin diperkuat dan komitmen seluruh daerah terus ditingkatkan sehingga pelaksanaan BSPS berjalan optimal, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Herwan Antoni.
Melalui sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitator, serta seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan BSPS Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Bengkulu diharapkan dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Program ini diharapkan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan RTLH, penanganan backlog perumahan, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman, sekaligus memperkuat langkah bersama menuju penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat Bengkulu. (Tri Yulianti)
